Link Slot : slot deposit 5000
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan publik setelah mengungkap upaya pemberantasan korupsi di lingkungan kementeriannya. Dalam sebuah pernyataan resmi, Prabowo mengklaim telah berhasil menyelamatkan sejumlah besar uang negara dengan membongkar indikasi korupsi dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Ia juga mengungkap bahwa beberapa aparat yang terlibat dalam proses pengawasan menerima ancaman saat menindak praktik kecurangan tersebut.
Prabowo menyatakan bahwa ia dan timnya secara aktif melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai proyek pertahanan sejak awal menjabat. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan memberi toleransi terhadap siapa pun yang mencoba menyalahgunakan anggaran pertahanan demi keuntungan pribadi.
“Kami menemukan indikasi penyimpangan dalam pengadaan yang nilainya mencapai ratusan miliar. Kami langsung hentikan prosesnya dan melakukan investigasi internal,” ujar Prabowo dalam konferensi pers di Jakarta.
Ia juga mengungkap bahwa beberapa aparat pengawas sempat menerima intimidasi saat mulai menyelidiki kasus tersebut. “Ada upaya menekan tim kami, ada ancaman terhadap aparat yang bekerja jujur. Tapi saya perintahkan mereka untuk tetap lanjut, karena kita harus bersih,” tegasnya.
Prabowo mengapresiasi keberanian aparat di bawahnya yang tetap menjalankan tugas meski menghadapi tekanan. Ia menyebut keberhasilan ini sebagai bagian dari komitmennya untuk menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Di sisi lain, pengamat politik menilai langkah Prabowo sebagai sinyal tegas bahwa kementerian strategis seperti pertahanan juga tidak kebal dari pengawasan. Beberapa pihak mendesak agar temuan tersebut segera diproses secara hukum dan tidak berhenti hanya di internal kementerian.
Dengan membongkar kasus ini, Prabowo tidak hanya menunjukkan komitmen terhadap reformasi birokrasi, tetapi juga mempertegas posisinya sebagai pemimpin yang siap mengambil risiko demi menjaga integritas anggaran negara. Langkah ini dinilai penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan di tengah sorotan tajam terhadap praktik korupsi.